Gubernur Jawa Timur, Dr Soekarwo memastikan tidak akan ada penurunan upah bagi buruh sebagai dampak dari penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2017.

Hal ini disampaikan Gubernur dihadapan riabuan buruh yang berdemo di depan Kantor Gubernur Jatim.

\"Saya pastikan tidak akan mungkin ada penurunan upah,\" kata Soekarwo, dihadapan buruh, Senin (21/11/2016).

Penurunan upah sendiri merupakan satu bagian yang paling penting disuarakan buruh, karena UMK 2017 yang telah ditetapkan Gubernur pada Jumat (18/11/2016) memang berada di bawah nilai Upah Sektoral (Upah Minumum Sektoral Kabupaten/kota UMSK) 2016.

Namun ada kekawatiran bupati/walikota tidak akan mengusulkan adanya upah sektoral.

Jika Upah Sektoral 2017 tidak ditetapkan, maka nilai UMK 2017 dipastikan akan berada di bawah Upah Sektoral 2017.

Dengan begitu, sebagian buruh yang telah menikmati upah sektoral dipastikan akan mengalami penurunan upah jika mereka digaji dengan UMK 2017.

Pada tahun 2016, upah sektoral sudah ditetapkan di beberapa daerah diantaranya di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan dengan besaran Upah Sektoral adalah 5-9 persen dari UMK.

Dengan begitu, penerima upah sektoral telah menikmati gaji lebih tinggi 5-9 persen dari UMK 2016.

Bagi bupati/walikota yang tidak mengusulkan Upah Sektoral, maka penetapan Upah Sektoral akan menggunakan prosentasi Upah Sektoral tahun 2016 yaitu sebesar 5-9 persen dari UMK.

“Kita akan meminta bupati/walikota di ring satu bisa mengusulkan upah sektoral sehingga bisa ditetapkan sebelum 30 Desember mendatang,” kata Soekarwo

Soekarwo juga berjanji akan segera merevisi UMK 2017, jika uji materi PP 78/2015 dimenangkan oleh buruh. Soekarwo berjanji penetapan UMK direvisi dan tidak lagi berpatokan pada PP 78/2015. (jatimtimes.com)